Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya(Azis,1997)
Sebagai daerah otonom, daerah mempuyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud berdasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan pada akhirnya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
Menurut (sumitro,1995) Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Dalam kerangka itu pembangunan harus dipandang sebagai suatu rangkaian proses pertumbuhan yang berjalan secara berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, mandiri dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain yang lebih maju dan sekaligus secara agregat meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara secara adil dan merata. Pemberian otonomi kepada daerah akan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan peran nyata dan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.
Sejalan dengan hal tersebut maka keberhasilan pembangunan perkonomian dari suatu wilayah dan kinerjanya dapat diamati melalui beberapa indikator makro. Indikator makro tersebut dapat dianalisis melalui PDRB yang dapat didefinisikan sebagai penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah/daerah tersebut dalam periode tertentu. Jadi PDRB adalah nilai tambah yang pengukurannya berdasarkan adanya aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Data PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumberdaya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah (sukirno,1978)
Menurut (Todaro, 1997:105) faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari suatu negara atau masyarakat yaitu pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produksif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Namun demikian kesemuanya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap dan mempekerjakan tambahan pekerja itu secara produktif.
Menurut Kuncoro (1995 : 334-358) Dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak daerah kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini di mana porsi antara PAD dengan bantuan pusat sangat menjolok sekali bahwa lebih separuh dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat minim dalam membelanjai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu di bawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan.
Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu instrumen utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dan DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan APBD yang betul-betul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk melihat apakah daerah telah siap secara finansial untuk menyongsong otonomi daerah, antara lain adalah dengan melihat apakah sumber-sumber penerimaan APBD nya mampu menutup anggaran belanja daerah yang bersangkutan. Di samping itu anggaran belanja pembangunan yang dialokasikan pada program proyek yang langsung menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (Uppal,1986)
Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 1999 Pendapatan Asli Daerah menghasilkan Rp39.675.197 milyar.di Tahun 2005Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan cukup pesat Rp120.641.782 milyardan terus berlanjut di tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar Rp164.746.721 milyar, peningkatan ini sejalan dengan pelaksaan otonomi daerah di mana daerah sudah mulai berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.
Untuk mengetahui seberapa besar kewenangan daerah dalam menggali dan menggunakan sumber-sumber ekonomi di daerah guna membiayai kegiatan pembangunan melalui sumber-sumber keuangan asli daerahnya, ukuran yang digunakan untuk menentukan tolok ukur ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada faktor Pengeluaran Pemerintah dimana di tahun 2004 pengeluaran mencapai Rp678.813.319 (19,97%) dan mengalami peningkatan positif di tahun 2006 sebesar Rp876.897.869 (17,10%)kemudian di tahun 2009 pengeluaran pemerintah meningkat sangat tajam sebesar Rp1.231.213.830.selain ituPDRB tentu berpengaruh juga terhadap PAD, dalam hal ini bersumber dari pajak dan keuntungan produk- produk yang dihasilkan dari perusahaan milik daerah serta pegadaian, di tahun 1999 PDRB sebesar Rp6.770.526 mengalami peningkatan positif pada tahun 2005 sebesar Rp 10.492.540 ( 7,16%)Dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2009 sebesar Rp14.798.187 (9,20 %)
Melihat pembangunan ekonomi kota Makassar telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan karna diimbangi dengan belanja modal daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan prasarana yang masih kurang, tiap tahun pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan dalam membangun sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan tol, mall, sarana hiburan dan lain-lain sehingga mendorong invektor dalam membangun usahanya di makassar melalui sector unggulan PDRB yang sebagai salah satu factor pengaruh PAD. kontribusi besar yang diberikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sector–sektor unggulan seperti sector perdagangan,restoran dan hotel, sector Pengelolahan industri dan sector Angkutan dan Komunikasi dimana kota Makassar didominasi oleh sector-sektor unggulan tersebut, di tahun 2007 sector perdagangan restoran hotel sebesar Rp. 3.522.317 naik sebesar Rp. 3.969.356 di tahun 2008 dan sector Industri di Tahun 2008 sebesar Rp.3.969.356 meningkat menjadi sebesar Rp 4.374.786 tahun 2009 dan sedangkan sector Angkutan dan komunikasi tahun 2005 sebesar Rp. 1.361.315 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.805.087 di Tahun 2006, peningkatan pada masing–masing sector unggulan membawa dampak yang positif bagi perekonomian daerah terutama memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD). Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah secara tegas tercermin di dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dampak positif dari kebijakan proyek-proyek yang didanai atas prioritas dari Pemerintah Pusat yang selama ini diterima pemerintah daerah dan merupakan sumber pembiayaan terbesar bagi pemerintah daerah.
Berdasarkan uraian diatas Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi PAD, maka Penulis merasa tertarik untuk meneliti PAD kota Makassar dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah berjudul“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar Periode 1999-2009”.
Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Post a Comment