Sektor pertambangan yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia berdampak positif dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengolah sendiri potensi daerahnya yang lebih luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 thn 2004).
Potensi sumber daya alam yang dimiliki kabupaten Maros yaitu kandungan bahan galian tambangnya diharapkan memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan asli daerah, namun kontribusi sektor pertambangan kepada daerah belum optimal. Hal ini disebapkan jenis pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah terbatas, penerimaan daerah seperti pajak dan retribusi yang berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah kurang maksimal, mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi hukuman terhadap subjek pajak belum berjalan. Aktivitas pertambangan yang beroperasi tersebut seharusnya berpotensi besar sebagai penyumbang penerimaan daerah dari tambang mineral dan batubara tersebut.
Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom dalam penyelengaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu analisis untuk meningkatkan kontribusi sektor pertambangan ke dalam pendapatan asli daerah. Analisis yang digunakan adalah Proses Hirarki Analitik (PHA). Metode PHA ini melibatkan berbagai stakeholder yang dianggap berperan yaitu Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD), Dinas Pertambangan, Badan Perencana Daerah (Bappeda), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pengusaha pertambangan, dan akademisi. Hasil analisis tersebut dapat dijadikan acuan dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah di masa yang akan datang sebagai usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Maros.
Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Post a Comment